Kondisi Thin Capitalization di Indonesia beserta Penanggulangannya

Sholehudin Adi Nugroho/ Mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN

 

130058
sumber: http://www.beritadekho.com/2016/05/10-tahun-tidak-bayar-pajak-menkeu-minta.html

Foreign Direct Investment alias modal asing yang masuk ke Indonesia menunjukan trend peningkatan dari tahun ke tahun, bahkan komitmen investasi pada bulan Januari-Februari di tahun 2016 menembus angka Rp 561 triliun, naik 147,14% dibanding tahun sebelumnya dan biasanya realisasi investasi  sekitar 50% dari komitmen[1]. Walaupun terdapat kenaikan investasi ini tidak serta merta meningkatkan penerimaan perpajakan. Banyak perusahaan yang tidak melaporkan SPT-nya secara benar karena SPT-nya selalu menunjukan kerugian terus menerus walaupun ia masih tetap beroperasi. Mantan Menteri Keuangan yaitu Jusuf Anwar pernah menyatakan terdapat 750 perusahaan PMA melaporkan rugi dan tidak membayar pajak (PPh Badan) berturut-turut selama 5 tahun atau lebih (Jusuf Anwar:2003) disusul pernyataan dari mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yaitu Theo F. Toemion  juga pernah menyatakan bahwa ada sekitar 70% perusahaan PMA tidak membayar pajak karena laporan keuangannya menunjukkan rugi[2]. Sebenarnya, apakah siasat yang dilakukan perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan asing tersebut sehingga bisa menunjukan kerugian dalam laporan keuangannya walaupun tetap exist menjalankan operasinya di negara kita?

 Dalam dunia Tax Avoidance, dikenal istilah bernama Thin Capitalization. Definisi dari hal ini adalah thin capitalization merupakan modal terselubung melalui pinjaman yang melampui batas kewajaran. Pinjaman dalam konteks thin capitalization ini adalah pinjaman berupa uang atau modal dari pemegang saham atau pihak-pihak lain yang memiliki hubungan istimewa dengan pihak peminjam[3] Penekanan thin capitalization berada pada pinjaman karena sebagaimana dijelaskan oleh Andreas Haufler dan Marco Runkeld dalam jurnalnya berjudul “Firms’ financial choices and thin capitalization rules under corporate tax competition” yaitu:

“Existing corporate tax systems permit deduction of interest payments from the tax base, whereas equity returns to investors are not tax-deductible. This asymmetric treatment of alternative means of financing investment offers firms a fundamental incentive to increase their reliance on debt finance. For multinational companies this incentive is further strengthened by the opportunity to use internal debt as a means to shift profits from high-tax to low-tax countries”[4]

Dengan demikian, alasan untuk melakukan thin capilaization karena beban bunga merupakan salah satu tool yang digunakan perusahaan PMA untuk mengurangi pajaknya karena undang-undang memperbolehkan beban bunga sebagai deductible expense. Kemudian, liciknya lagi pinjaman ini diberikan oleh perusahaan induk yang berada di headquarter country kepada anak perusahaan yang berada yang berada di host country. Jadi alih-alih memakai sumber pendanaan ekuitas, perusahaan memprioritaskan pendanaan berbasis internal debt demi mereduksi pajak.

Untuk meng-counter hal tersebut Kebijakan yang umum dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menetapkan pembatasan debt to-equity ratio (DER)[5]. Pengaturan mengenai batasan bunga utang yang diperbolehkan dikurangkan dari pajak ini biasanya diterapkan untuk pembiayaan induk kepada anak perusahaan di negara lain. Hal ini telah dilakukan oleh beberapa negara maju sebagaimana dijelaskan oleh Tim Edgar, Jonathan Farrar, and Amin Mawani dalam jurnalnya berjudul Foreign Direct Investment, Thin Capitalization, and the Interest Expense Deduction: A Policy Analysis yaitu 5 (lima negara) antara lain Australia, Denmark, Germany, Italy, and New Zealand telah mengundangkan pembatasan yang komprehensif atas  interest expense yang bisa dikurangkan dalam konteks foreign direct investment[6]

Meskipun sekilas pembatasan thin capitalization melalui peraturan yang ketat dapat meminimalkan pergeseran pajak (tax shifting) sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan suatu negara akan tetapi semakin ketatnya kebijakan ini mengakibatkan efek berkebalikan dengan jumlah FDI (foreign direct investment) yang masuk ke suatu negara. Hal ini sebagaimana diekspresikan oleh  Andreas Haufler dan Marco Runkel dalam jurnalnya yang lain yaitu Multinationals’ capital structures, thin capitalization rules, and corporate tax competition sebagai berikut:

“………countries indeed set their thin capitalization rules less strictly than they otherwise would, for fear of losing foreign direct investment to other regions” [7]

Lantas, solusi apakah yang paling memadai untuk diterapkan di Indonesia apabila pembatasan thin corporation ini berefek bagaikan buah simalakama, yaitu disatu sisi berusaha mencegah hilangnya potensi pajak akibat penerapan deductible expense yang kurang tepat, akan tetapi disisi yang lain menimbulkan keengganan suatu perusahaan untuk menanamkan modalnya di Indonesia? Baik jurnal oleh Buetnerr dan kawan-kawannya, Andreas Haufler, Marco Runkel, maupun jurnal oleh Tim Edgar, Jonathan Farrar, dan Amin Mawani menyarankan perlunya koordinasi antarnegara untuk melakukan kerjasama dan kesepakatan di bidang Thin Capitalization Restriction. Secara logis memang, apabila semua negara di dunia ini sepakat pada suatu perjanjian Thin Capital Restriction, maka perusahaan-perusahaan PMA tidak akan memasukan pertimbangan kemudahan melakukan tax avoidance (thin capitalization) ke dalam perencanaannya dikarenakan toh semua negara memberlakukan thin capitalization restriction secara seragam dan konsisten, sehingga peran Indonesia di sini adalah turut serta meng-enforce penerapan hal ini secara global baik dalam OECD maupun organisasi ekonomik dunia lainnya karena pada akhirnya Indonesia pulalah yang akan menerima manfaat positif berupa kenaikan investasi asing yang masuk seiring sejalan bersama peningkatan penerimaan perpajakan.

 

[1] http://www2.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita-investasi/hingga-februari-komitmen-investasi-rp-561-triliun)
[2] https://m.tempo.co/read/news/2002/08/27/05627826/banyak-pma-yang-berupaya-menghindari-pajak)
[3] Roy Rohatgi (2002), Basic International Taxation, London, The Hague, New York: Kluwer Law International
[4] Andreas Haufler and Marco Runkel (2011). Firms’ financial choices and thin capitalization rules under corporate tax competition. European Tax Policy Forum
[5] Thiess Buettner, Michael Overesch, Ulrich Schreiber, and Georg Wamser (2007). The Impact of Thin-Capitalization Rules on Multinationals’ Financing and Investment Decisions. Ifo Institute for Economic Research.
[6] Tim Edgar, Jonathan Farrar, and Amin Mawani (2008). Foreign Direct Investment, Thin Capitalization, and the Interest Expense Deduction: A Policy Analysis). Canadian tax journal. Vol56
[7] Andreas Haufler and(2008) Marco Runkel Multinationals’ capital structures, thin capitalization rules, and corporate tax competition. Europan Tax Policy Forum.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s