Sandera Badanku Bang, agar Pajak Negeriku Naik…

Oleh: Sholehudin Adi Nugroho/ Mahasiswa PKN STAN 2016

joker-di-balik-penjara

 

SC  (inisial nama seseorang) tidak mengira ketika dirinya tengah bersantai tiba-tiba ia harus disendera oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal yang nyaris tidak pernah dilakukan oleh negeri ini. Usut punya usut ternyata
SC merupakan WNI yang tercatat sebagai penanggung pajak PT GDP, sebuah perusahaan Penanaman Modal Asing yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing Tiga (PMA 3). Tunggakan pajak yang belum dibayarkan SC adalah sebesar Rp6 miliar selama 5 tahun. Satu pekan berikutnya, giliran 7 pengemplang pajak di Surabaya yang dibui, dengan tunggakan pajak Rp8,12 miliar. Secara total, Ditjen Pajak telah mengidentifikasi 31 penunggak pajak segera dilakukan eksekusi gijzeling.[1]

 

Eva Hofmann, Katharina Gangl, Erich Kirchler, & Jennifer Stark dalam jurnalnya yang berjudul Enhancing Tax Compliance Through Coercive and Legitimate Power Of Authorities menyatakan bahwa terdapat dua power atau kekuasaan yang dapat mempengaruhi seseorang akan bermaksud membayarkan pajaknya secara jujur atau tidak atau dengan kata lain disebut kepatuhan wajib pajak. Dua power tersebut adalah coercive power dan legitimate power[2]. Coercive power dilakukan dengan cara-cara baik yang positif maupun negatif. Dalam Direktorat Jenderal Pajak, coersive power yang negatif bisa dicontohkan melalui adanya sanksi keterlambatan penyampaian SPT, pembayaran pajak, gijzeling, penyitaan, dan pencekalan adapun coersive power yang positif bisa berupa benefit keberatan dan banding yang dilakukan wajib pajak. Power atau kekuasaan yang kedua adalah legitimate power. Berbeda dengan coercive power, power semacam ini dibangun melalui cara-cara seperti peningkatan kewibawaan Direktorat Jenderal Pajak, peningkatan kemampuan perpajakan fiskus, keterbukaan informasi organisasi, dan masifnya sosialisasi perpajakan.

Tahun penegakan Hukum telah dicanangkan Direktorat Jenderal Pajak, dan salah satu fitur yang menjadi buah bibir di kalangan masyarakat adalah tindakan Gijzeling atau penyanderaan badan yang ternayata berani dijalankan oleh Direktorat ini sebagaimana disebutkan di awal tadi. Gijzeling adalah salah satu langkah yang dijalankan dalam rangka menjalankan coercive power. Sebenarnya, apakah yang dimaksud dengan Gijzeling itu sendiri?

Kebijakan pemberlakuan lembaga sandera (gijzeling) oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap wajib pajak/ penanggung pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan adalah merupakan salah satu upaya dalam penagihan pajak dan meningkatkan law enforcement dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dasar hukum pelaksanaan sandera bagi wajib pajak/ penanggung pajak adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, Dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa[3]

Gijzeling dalam implementasinya terbukti efektif dalam rangka meningkatkan penerimaan negara. Hal ini terbukti berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Dadang Suwarna selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak bahwa ketika tercatat ada 9 (sembilan) wajib pajak yang menunggak pajak sekitar 12 Milyar dan wajib pajak tersebut di-Gijzeling, maka wajib pajak tersebut langsung membayarkan kekurangan pajaknya dengan jumlah 7, 8 Milyar Rupiah. Gijzeling ini memang dilakukan untuk memposisikan negara sebagai prioritas pertama ketika wajib pajak orang pribadi maupun badan memiliki hutang yang harus diselesaikan.[4]

Dalam dunia ilmiah pun pelaksanaan GIjzeling memberikan pengaruh positif bagi penerimaan perpajakan sebagimana dituangkan dalam jurnal ilmiah berjudul “Taxes, Prisons, and CFOs: The Effects of Increased Punishment on Corporate Tax Compliance in Ecuador”. Mengambil sampling di negara Ecuador peneliti dari Colombia University menemukan hubungan positif antara hukuman pemenjaraan (Prison) dengan penerimaan perpajakan [5]Walau begitu, tak semuanya menghasilkan temuan seperti itu. Tesis yang diajukan Mulyatsih Wahyumurti,SH menengarai adanya hubungan yang justru negatif. Hal ini bisa saja terjadi ketika Gijzeling dilakukan tanpa kaidah dan peraturan yang seharusnya sehingga menimbulkan antipati masyarakat[6].

Referensi:

[1] http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/menggenjot-penerimaan-pajak-melalui-gijzeling
[2] Eva Hofmann, Katharina Gangl, Erich Kirchler,dan Jennifer Stark , “Enhancing Tax Compliance Through Coercive and Legitimate Power Of Authorities”
[3] Mulyatsih Wahyumurti,SH (2005). Pengaruh Lembaga Sandera (Gijzeling) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak. Universitas Diponegoro: Tesis
[4] Inside, Edisi 27 2015. hal.12
[5] Gabriela Aparicio,Paul Carrillo, dan M. Shahe Emran (2011). axes, Prisons, and CFOs: The Effects of Increased Punishment on Corporate Tax Compliance in Ecuador.AEA Meetings
[6] Mulyatsih Wahyumurti,SH (2005). Pengaruh Lembaga Sandera (Gijzeling) Terhadap
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak. Universitas Diponegoro: Tesis
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s