Suguhan Kebuasan atau Belai Lemah Lembut Fiskus untuk Anda?

 oleh: Sholehudin A.N./ Mahasiswa PKN STAN 2016
 gambar-hewan-buas sumber: http://www.satwapedia.com/15-hewan-buas-paling-berbahaya-di-dunia/

 

The Ferme Générale adalah sebuah badan pengumpul pajak di Kerajaan Prancis sebelum meletusnya Revolusi Prancis Abad 18. Badan ini dikenal memungut pajak dengan cara-cara brutal, perhitungan pajak yang tidak fair, dan memasukan biaya tambahan dalam pajak yang mana uang tersebut tidak masuk ke dalam kas negara. Selepas Revolusi Prancis terjadi dengan dipancungnya Raja Prancis saat itu yaitu Louis XVI, ternyata para anggota dari The Ferme générale ini yang berjumlah 27 orang juga tidak bisa menyelamatkan kepala mereka dari tebasan kapak guillotine sekalipun salah satu anggota mereka, yaitu Antoine Lavoisier merupakan kimiawan yang jasanya amat besar bagi peradaban manusia. Berkaca pada peristiwa di atas, lantas apakah pendekatan pemungutan pajak dengan cara-cara paksaan (coercive) masih tepat diterapkan di Indonesia dengan risiko suatu saat para pegawai pengumpulnya (fiskus) dapat kehilangan kepala apabila terjadi revolusi misalnya ataukah Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi penghimpun pajak di negara ini harus melembek dalam aksinya?

Eva Hofmann, Katharina Gangl, Erich Kirchler, & Jennifer Stark dalam jurnalnya yang berjudul Enhancing Tax Compliance Through Coercive and Legitimate Power Of Authorities menyatakan bahwa terdapat dua power atau kekuasaan yang dapat mempengaruhi seseorang akan bermaksud membayarkan pajaknya secara jujur atau tidak atau dengan kata lain disebut kepatuhan wajib pajak. Dua power tersebut adalah coercive power dan legitimate power[1]. Coercive power dilakukan dengan cara-cara baik yang positif maupun negatif. Dalam Direktorat Jenderal Pajak, coersive power yang negatif bisa dicontohkan melalui adanya sanksi keterlambatan penyampaian SPT, pembayaran pajak, gijzeling, penyitaan, dan pencekalan adapun coersive power yang positif bisa berupa benefit keberatan dan banding yang dilakukan wajib pajak. Power atau kekuasaan yang kedua adalah legitimate power. Berbeda dengan coercive power, power semacam ini dibangun melalui cara-cara seperti peningkatan kewibawaan Direktorat Jenderal Pajak, peningkatan kemampuan perpajakan fiskus, keterbukaan informasi organisasi, dan masifnya sosialisasi perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih rendah. Sebagaimana diungkapkan oleh Sigit Priadi Pramudito, sebagai Dirjen Pajak Periode 2015 bahwa tax ratio merupakan indikator  kepatuhan wajib pajak dalam suatu negara dan Indonesia memiliki tax ratio hanya 11%. Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah “Menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di wilayah Asia Tenggara” sehingga “kompetitor” organisasi ini adalah negara-negara tetangganya. Fakta menunjukan tax ratio Indonesia yang 11 % ini jauh tertinggal dibanding Thailand (18%), Malaysia (16%) maupun Singapura (14%). Lantas, coercive power ataukah legitimate power yang harus diandalkan dalam rangka mendongkrak kepatuhan wajib pajak? Coercive power yang bersifat paksaan, terbukti dalam berbagai penelitian, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak  walaupun kepatuhan ini bukanlah jenis kepatuhan yang voluntary (sukarela) akan tetapi dilakukan karena terpaksa. Dengan demikian, kepatuhan semacam ini masih membuka celah bagi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak apabila hal itu menguntungkan. Lagipula, apabila coercive power dijadikan andalan dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak, akan menimbulkan beban biaya yang besar karena penyelenggaraan pemeriksaan pajak, usaha penyitaan maupun usah paksaan yang lain bukanlah hal yang murah. Kemudian, coersive power juga menimbulkan pertentangan yang makin meruncing antara fiskus dan wajib pajak akibat pendekatan yang bersifat “Cop-Robbers” [2] dan lagi, coercive power merusak implicit trust[3]. Implisit Trust adalah kepercayaan yang terbangun antara wajib pajak dengan fiskus secara tak sadar dan otomatis yang mana lahir dari anggapan bahwa membayar pajak adalah sebuah kewajiban moral [4].  Jikalau pendekatan dengan coersive power walau efektif mendongkrak kepatuhan wajib pajak akan tetapi memiliki eksternalitas yang besar ditinggalkan, maka yang tersisa adalah power selanjutnya yaitu legitimate power. Legitimate power bisa dikatakan memiliki power yang lebih “lembek” daripada coersive power akan tetapi power ini memiliki output kepatuhan yang sifatnya voluntary (sukarela) jika dibandingkan power sebelumnya. Lagipula, legitimate power mengubah hubungan antara wajib pajak-fiskus yang berupa “cop-robbers” menjadi “service-client[5] yang lebih damai dan melayani sehingga hubungan kurang baik antara wajib pajak dan fiskus yang selama ini didengung-dengungkan akan terkikis dengan sendirinya. kemudian, power semacam ini juga akan meningkatkan reason-based trust yaitu kepercayaan yang timbul dari pikir-rasional wajib pajak karena melihat kesamaan tujuan antara wajib pajak dan fiskus yaitu fiskus memang ingin mengumpulkan pajak dari masyarakat demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri bukan karena hal yang lain seperti ingin dikorupsi misal .Lantas, kenapa praktik yang ada di berbagai belahan dunia kebanyakan condong pada coercive power daripada legitimate power ? hal ini karena legitimate power pun jika dipraktikan mentah-mentah memiliki kekurangan. legitimate power kurang mampu menjamin kepatuhan wajib pajak dan lemah dalam mengatasi free rider yang ada dalam penggunaan uang hasil perpajakan [6]. Akibatnya, wajib pajak patuh kurang bisa dilindungi hak-haknya yang seharusnya ia peroleh karena ada sebagian haknya yang turut dinikmati oleh free rider.

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Eva Hofmann, Katharina Gangl, Erich Kirchler, dan Jennifer Stark dan dituangkan dalam jurnal berjudul “Enhancing tax compliance through coercive and legitimate power of authorities “ menyebutkan bahwa justru kombinasi antara coercive power dan legitimate power mampu menghasilkan kepatuhan tertinggi jika dibandingkan dengan pendekatan power yang dilakukan terpisah[7] Hal ini karena antara satu power dengan yang lain akan saling akan meniadakan eksternalitas negatif yang ada. Kemudian, dalam penelitian itu juga disebutkan bahwa jika legitimate power lebih mendominasi dibandingkan coercive power, maka hal ini akan memberikan kepatuhan yang lebih tinggi daripada jika komposisinya ditukar.

Dengan demikian, Direktorat Jenderal Pajak haruslah tidak memfokuskan dirinya hanya kepada cara-cara yang bersifat paksaan ataupun cara-cara yang bersifat legitimate power saja. Penegakan hukum, pemeriksaan, penyenderaan, penetapan sanksi haruslah tetap jalan seiring dan dibarengi oleh sosialisasi dan pembinaan wajib pajak sekaligus pencitraan dan peningkatan kemampuan fiskus. Seandainya terdapat keterbatasan sumberdaya baik manusia maupun dana sehingga harus memfokuskan pada salah satu upaya, Direktorat Jenderal Pajak mesti memfokuskan pada usaha-usaha dalam kaitan legitimate power alih-alih kepada cara-cara paksaan sebagimana yang sudah dipaparkan dalam penelitian sebelumnya. Harapannya adalah, bahwa kepatuhan wajib pajak dapat meningkat mencapai titik optimumnya sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan perpajakan. Semoga.

 Referensi:

[1] Eva Hofmann, Katharina Gangl, Erich Kirchler,dan Jennifer Stark , “Enhancing Tax Compliance Through Coercive and Legitimate Power Of Authorities”
[2] Erich Kirchler , Erik Hoelzl, dan Ingrid Wahl, “Enforced versus Voluntary Tax Compliance: The ‘‘slippery slope’’ Framework” Journal of Economic Psycology 29, (2008), 210-225
[3] Gangl, K., Hofmann, E., Pollai, M., & Kirchler, E, ”Managing tax climates: The interaction of power and trust in the “Slippery Slope Framework”. SSRN Working Paper 2024946, (2012)
[4] Katharina Gangl, Stephan Muehlbacher, Manon de Groot, Sjoerd Goslinga, Eva Hofmann, Christoph Kogler, Gerrit Antonides, dan Erich Kirchler, ‘‘How can I help you?’’ Perceived Service Orientationof Tax Authorities and Tax Compliance”, Public Finance Analysis vol. 69 no. 4 (2013)
[5] Erich Kirchler , Erik Hoelzl, dan Ingrid Wahl, “Enforced versus Voluntary Tax Compliance: The ‘‘slippery slope’’ Framework” Journal of Economic Psycology 29, (2008), 210-225
[6] Eva Hofmann, Katharina Gangl, Erich Kirchler,dan Jennifer Stark , “Enhancing Tax Compliance Through Coercive and Legitimate Power Of Authorities

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s